Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Tak Sepenuhnya Salah Pemerintah Pusat (Tanggapan atas Artikel Sil Joni)

Sarfin Fidin
Friday, February 25, 2022 | 17:58 WIB Last Updated 2022-02-25T11:20:37Z
Tak Sepenuhnya Salah Pemerintah Pusat (Tanggapan atas Artikel Sil Joni)
Tak Sepenuhnya Salah Pemerintah Pusat (Tanggapan atas Artikel Sil Joni)-foto penulis (Servasius S. Ketua )


Oleh: Servasius S. Ketua 


Dalam rangka memaknai peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Manggarai Barat, Sil Joni, menulis sebuah artikel opini pendek yang menurut saya, menarik untuk didiskusikan.

Artikel yang berjudul: "Keluar dari Jebakan Narasi Besar Pariwisata" itu diterbitkan oleh media Bernasindo, Juma't (25/2/2022). Goresan kecil saya ini, merupakan sebuah tanggapan terhadap seluruh bangunan argumentasi dalam artikel itu.

Baca: Keluar dari ‘Jebakan Narasi Besar Pariwisata’ (Catatan Kritis-Reflektif H.U.T ke-19 Kabupaten Mabar)

Pada prinsipnya saya sepakat dengan beberapa isu yang  diperhatikan penulis  dalam artikel itu. Yang paling menonjol adalah soal status 'Pariwisata superpremium' yang dalam penilaian penulis relatif kurang  berdampak pada kemakmuran warga lokal. Bahkan, menurut penulis, yang nyata terlihat justru gejala sebaliknya.  Pemerintah Pusat (penpus) dan perpanjangatangannya dalam mendukung label superpremium, dalam hal ini Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLF) begitu dominan dalam mengelola aset wisata tersebut

Tetapi, mungkin saya agak berbeda dalam menilai posisi Pempus dalam skema pengelolaan wisata super premium ini. Saya tidak 100% menyalahkan Pusat-BPOLF yang dalam catatan penulis merupakan tipologi  kekuasaan yang cenderung berhasrat menguasai-mendominasi. Mengapa?

Sebenarnya posisi Pemerintah daerah (Pemda) Mabar  dan Pemerintah Propinsi (Penprop) NTT justru sangat strategis. Selain sebagai tuan rumah, juga patokan utama saya adalah  kewenangan yang luas seturut amanat yang terkandung dalam Undang-undang  Otonomi Daerah yang melekat.

Hemat saya, dalam pelaksanaannya Penprop NTT jauh lebih taktis, ketimbang peran yang dimainkan oleh Pemda Mabar. Sebagai  contoh soal, saya angkat tentang pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK), di mana Penprop NTT mendapat  bagian.

Baca: Bupati Hery Nabit Lantik 162 Kepala Sekolah dan 22 Kepala Puskesmas di Gedung Berbeda

Lalu Pemda Mabar?

Pemerintah Mabar sekarang, menurut saya perlu jeli melihat celah dan mesti bergerak lebih taktis lagi. Dengan itu, posisi tawar semakin bagus dan  punya ruang lebih, minimal mendapat ruang kendali di beberapa sektor vital.

Saat ini, kesan yang kita tangkap, Pemda Mabar cenderung 'tunduk' bahkan mengekor saja pada  BPOLBF. Padahal, dengan kewenangan yang dimiliki, Pemda semestinya punya posisi tawar dan otonomi yang luas dalam mengelola pariwisata itu, daripada sekadar mengekor di belakang BPOLBF.

Hari Ini, Juma't (25/2/2022) adalah Hari Ulang Tahun (Hut) ke 19  Mabar. Tepat di hari yang sama,  kita juga mengenang satu tahun  Edi-Weng menahkodai Kabupaten ini.

Dalam 1 tahun kepemimpinan Edi-Weng,  Manggarai Barat, sebagai sebuah  Daerah Otonomi  genap berusia 19 tahun. Dalam rentang usia itu,  tentu memiliki tantangan tersendiri. Pemimpin yang berusia 1 tahun, memimpin sebuah daerah yang berusia remaja, terlebih tantangan Pandemi Covid-19, yang hingga saat ini terus melanda.

Baca: Kumpulan Puisi Matias Patriano Vano

Tidak mudah memang. Tetapi, harapan seluruh masyarakat Manggarai Barat sepenuhnya ada di pundak beliau berdua.

Semoga, perjalanan kepemimpinan beliau senantiasa membangkitkan daerah ini  menuju Mabar bangkit dan mantap sesuai visi politik yang mereka kemas dalam musim kontestasi politik kali lalu.

Saya sangat optimis, dengan sumber daya alam dan manusia yang begitu mengagumkan dan ditopang dengan kepemimpinan yang demokratis dan kreatif, Mabar akan mengalami lompatan kemajuan yang signifikan ke depannya.

Selamat dan profisiat kepada Mabar, tana kuni agu kalo (tanah tumpah dara), atas pencapaian usia 19 tahun hari ini. Tuhan memberkati.


*Penulis adalah pemerhati isu sosial-politik. Tinggal di Labuan Bajo.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Tak Sepenuhnya Salah Pemerintah Pusat (Tanggapan atas Artikel Sil Joni)

Trending Now

Iklan