 |
| WALHI NTT Mendorong Pemerintah di NTT Selamatkan Lingkungan dan Wilayah Pesisir |
WALHI NTT Mendorong Pemerintah di NTT Selamatkan Lingkungan dan Wilayah Pesisir
Nusa Tenggara Timur, Hari Bumi 22 April 2022 merupakan momentum penting bagi kita semua untuk senantiasa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terbesar di dunia tentu kita memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan akan dampak perubahan iklim yang kian mengancam umat manusia. Tahun ini tema Hari Bumi 22 mengusung “Invest In Our Planet” yang memuat tentang kelestarian lingkungan sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Menolak segala investasi “KOTOR” yang merusak lingkungan hidup.
Berdasarkan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), dunia akan menghadapi bahaya perubahan iklim yang tidak bisa dihindari jika kesadaran manusia dalam mempertahankan lingkungan yang baik tidak lagi menjadi penting.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur sebagai lembaga yang konsen di isu lingkungan hidup terus meberikan perhatian serius terkait dengan adanya perubahan iklim di Indonesia. Bukan hanya kampanye pelestarian lingkungan akan tetapi tindakan konservasi pun dilakukan untuk terus menjaga keseimbangan alam.
Dampak adanya perubahan iklim di Indonesia kian tidak terkendali, bahkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) masyarakat sudah mengeluhkan soal perubahan iklim yang memberikan daampak secara langsung di berbagai sektor penting seperti perikanan, pertanian, peternakan, krisis air, kemarau panjang, dan munculnya hama di pulau Sumba. Hal imi tentu saja mengancama keselamatan waarga dan ruang hidupnya.
Baca: WALHI NTT Gelar Diskusi Publik: “Menakar Kebijakan PembangunanBerkelanjutan Di NTT (1 Tahun Seroja)”
Bencana siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 5 April 2021 telah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita semua bahwa bencana alam merupakan dampak adanya perubahan iklim saat ini. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kesadaran kita dalam upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan hidup.
Momentum inilah yang dilihat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT dalam merespon isu lingkungan hidup. Dari sekian banyak bencana yang melanda NTT, WALHI pun menilai bahwa saat ini perlu adanya tindakan serius yang secara massif dilakukan oleh semua pihak baik itu pemerintah dan masyarakat untuk menekan laju perubahan iklim
Mengawali Hari Bumi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menggelar Diskusi Publik dengan tema “ Menakar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di NTT” (1 Tahun Seroja). Diskusi publik ini bertujuan untuk mengingatkan kesadaran pemerintah dan masyrakat dalam upaya-upaya adaptasi, mitigasi dan penaggulangan risiko bencana di NTT. Kita ketahui bersama provinsi NTT merupakan wilayah yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan sisanya sampai saat ini belum memiliki nama 42 pulau dihuni dan 1.150 tidak dihuni.
Baca: Dies Natalis IKACILMA ke-9: Ajang Silaturahmi Organisasi DaerahManggarai-Malang
Sebagai wilayah yang memiliki banyak pulau tentu sangat rawan terhadap bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin putting beliung tertinggi. Dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NTT tahun 2010-2030 telah ditetapkan kawasan rawan bencana diantaranya (a) Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah. (b) Kawasan Rawan Banjir. (c) Kawasan Rawan Bencana Gempa. (d) Kawasan Rawan bencana Gelombang dan Tsunami. (e) Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi.
Dengan melihat peta sebaran kawasan bencana di NTT, maka perlu diambil tindakan untuk menyelamatkan pesisir dan pulau-pulau kecil serta warganya. Kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah masih memberikan ruang kepada pengusaha pariwisata berbasis industry sehingga menimbulkan berbagai persolan lingkungan dan wilayah kelola rakyat. Maka tidak heran ketika bencana alam datang seperti badai seroja, alam tidak bisa membentengi warga disekitar pulau-pulau kecil dikarenakan rusaknya ekosistem. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah provinsi NTT mengedepankan pembangunan berkeadilan iklim dengan wajib menjaga kelestarian lingkungan.
Pemulihan Lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT dalam memperingati Hari Bumi melakukan vaksinasi dan upaya konservasi pemulihan ekosistem pohon cendana dengan membagikan anakan cendana kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kembali ekosistem cendana yang merupakan tanaman endemic di NTT, pembagian anakan ini dilakukan bertepatan di Hari Bumi 22 April 2022 di kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur.
Sejauh ini pemulihan lingkungan hidup masih jauh dari harapan, hal ini tercermin dalam serangkaian kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada urusan penigkatan ekonomi dareah, sementara disisi lain mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga atas nama pembangunan. Bagi WALHI NTT ini sangat kontras dan tidak memberikan rasa adil.
Mendorong Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Selain itu juga, WALHI NTT melakukan podcats Hari Bumi untuk membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya melakukan aksi nyata menekan laju perubahan iklim. Selanjutanya ada pula advokasi penagakan hukum lingkungan hidup, dan atas penghancuran sumber daya alam atas nama pembangunan yang selama ini mengabaikan keselamatan warga dan lingkungan hidup. Saat ini sangat sedikit sekali penegakan hukum terkait isu lingkungan hidup, sementara kasus kejahatan lingkungan terus terjadi. Ini menjadi catatan serius bagi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih tegas terhadap koorporasi yang mengabaikan keselamatan lingkungan.
Persoalan lingkungan hidup, perampasan ruang wilayah kelola rakyat, pelanggran HAM, pengrusakan hutan, pertambangan, kerusakan sumber air dan pengrusakan kawasan di wilayah pesisir menjadi potret buram tatakelola lingkungan hidup di NTT hari ini. Oleh karena itu, untuk mengawal persoalan lingkungan tidak hanya sebatas pada kepedulian tetapi sikap dan kesadaran penegakan hukum sangat penting dalam deforestasi lingkungan. Dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tntang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi acuan bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan di NTT.
Oleh karena itu, WALHI NTT mengajak seluruh elemen masyarakat NTT untuk mengawal segala kebijakan pembangunan yang berkeadilan lingkungan dan mendorong upaya penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan penghancuran sumber daya alam di NTT.
Deddy Febrianto Holo
Koordinator Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan WALHI NTT
CP : 082145183780
